Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Selasa, 27 Juni 2017 19:12
RUSUH PILPRES

Pospera : Mundur Dari Proses, Prabowo Bisa Dijerat Pidana Pemilu

Print
Posko POSPERA Sulawesi Tenggara di Kendari

Jakarta, Seruu.com - Pernyataan Prabowo Subianto untuk mundur dari proses pemilu presiden 2014 yang sedang berlangsung dan menyatakan menolak apapun hasil dari pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2014 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum RI merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana pemilu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Nasional Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Mustar Bona Ventura, Selasa (22/7/2014) di Jakarta.

Menurut Mustar, sesuai UU no. 42 tahun 2008 langkah Prabowo mundur dari proses pemilu dan menolak hasilnya merupakan pelanggaran undang-undang dan bisa terancam pidana.

"Menurut undang-undang ancaman pidananya maksimal 60 bulan atau 5 tahun dan denda maksimum lima puluh miliar rupiah. Ini sesuai ketentuan undang-undang karena langkah mereka sudah merupakan pidana pemilu," ujar Mustar.

Menurut ketentuan UU 42/2008 disebutkan :

Pasal 15
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:

f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;

Pasal 22
(2) Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

Pasal 245
(1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 246
(1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).


"Jadi kami minta kepolisian bisa segera bertindak menegakkan hukum dan memanggil Prabowo untuk diperiksa atas nama undang-undang," pungkas Mustar.

Seperti diketahui, Selasa (22/7/2014) siang, Prabowo Subianto menyatakan mundur dari proses pemilu dan menolak seluruh hasil pemilu.

Prabowo secara jelas menyatakan pihaknya menolak hasil rekapitulasi pemilu yang sedang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Menurutnya, telah terjadi kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematik pada pemilu 2014.

"Maka kami capres-cawapres Prabowo-Hatta sebagai pengemban suara mandat dari rakyat akan menggunakan hak konstitusional kami yaitu menolak pelaksanaan pilpres 2014 yang cacat hukum. Kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung," kata Prabowo di rumah Polonia, Jakarta. [mus]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist