Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Kamis, 29 Juni 2017 19:29
PEMILU 2014

Ironis, 90 Persen Legislator Anti APBN Pro Rakyat Nyaleg Lagi

Print
Ilustrasi. (Foto: istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Masyarakat diminta untuk tidak memilih calon anggota legislatif (caleg) yang tak bisa menjalankan fungsi budgeting. Sebab, dalam merumuskan kebijakan APBN pro rakyat, harus diperlukan keahlian dalam pengaturan anggaran, dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan amanah rakyat.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto, mengungkapkan, fakta empiric yang terjadi pada legislator periode 2009-2014, APBN lebih banyak dipenuhi oleh kepentingan politik dan pribadi nya saja, tanpa memperhatikan kemakmuran rakyat.

"DPR diam dan menyetujui kebijakan anggaran belanja yang tidak berpihak pada rakyat," ujar Yenny Sucipto saat merilis "Kritik Terhadap DPR Dalam Kebijakan APBN" di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Senin (10/3/2014).

Ironisnya lagi, lanjut Yenny, para legislator yang gagal dalam membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat tersebut kembali bertanding dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014.  

"Ironisnya 90 persen anggota DPR yang gagal sekarang masih mencalonkan lagi di Pileg 2014, ini harus diperhatikan oleh publik. Kalau perlu buat kontrak politik dengan caleg di dapilnya," tegas Yenny.

Fenomena ini, menurut Yenny, memperlihatkan bahwa DPR saat ini tidak maksimal dalam melaksanakan fungsi budgeting-nya dengan menyetujui kebijakan anggaran belanja yang tidak bersentuhan dengan rakyat kecuali berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja. Terbukti, stabilitas pada belanja pegawai dan barang tetap dipertahankan. Akibatnya, terjadi ketimpangan alokasi dalam APBN 2009-2014.

"Anggaran kesehatan hanya berkisar dua persen dari total APBN dalam lima tahun terakhir. DPR tidak pernah memastikan alokasi anggaran kesehatan sebesar lima persen dari APBN," tukas Yenny.

Padahal, dijelaskan Yenny, UU 36/2009 sudah diimplementasikan sejak tahun 2009 bahkan cenderung mengalami penurusan alokasi. Sejatinya, DPR memperjuangkan anggaran kesehatan karena itu hak konstitusional rakyat. Sektor pertanian juga dikritisinya hanya berkisar 3-4 persen dari total APBN. Sementara sektor ini menyerap sekurang-kurangnya sekitar 55 persen dari total tenaga kerja. Begitu pun sektor infrastruktur yang cuma dialokasikan 10 persen. Sedangkan untuk cicilan utang dan bunga mencapai 20 persen.

"Setiap tahun selalu saja ada penarikan peminjaman program dan proyek (utang baru), tidak ada upaya dari DPR untuk menahan atau menolak pinjaman utang baru yang dilakukan pemerintah," pungkas Yenny. [BWO]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist