Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Senin, 24 Juli 2017 03:49
PEMILU 2014

Legislator yang Lakukan Politik Uang diyakini Bakal Korupsi Besar

Print
Uchok Sky Khadafi. (Dok. Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Legislator yang terpilih di pemilihan umum (Pemilu) 2014 dengan cara melakukan praktik money politic atau politik uang dipastikan akan melakukan korupsi sebesar mungkin. Sebab, orientasinya adalah mengembalikan biaya politik yang sudah terbuang cukup banyak untuk melakukan suap. Untuk itu, penyelenggara Pemilu harus berani menindak tegas praktik money politic sejak dini.   

“Pertama, mencari modal kembali. Karena, modal caleg tersebut sudah diberikan kepada pemilih, dan penyelenggara. Maka, caleg tersebut, akan mencari atau mengambil modal dari anggaran melalui kekuasaan yang dia miliki,” tutur Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Jumat (28/2/2014).

Selain itu, lanjut Uchok, legislator yang terpilih dengan cara menggunakan money politic diyakini juga tidak akan melayani masyarakat secara tulus. Karena, menurut Uchok, pemikiran yang terbangun oleh legislator tersebut adalah terpilih karena uang.    

“Kedua, ketika caleg tersebut jadi legislator, maka dia tidak akan mau melayani atau memperjuangkan aspirasi rakyat, karena menganggap bahwa dia terpilih bukan karena keinginan rakyat, tetapi, karena kekuatan uang yang bisa mempengaruhi pikiran pemilih,” tukas Uchok.

Dampaknya, lanjut Uchok, legislator yang terpilih dengan cara melakukan praktik money politic tersebut akan melakukan perampokan keuangan Negara dalam jumlah besar.

“Legislator tersebut punya pikiran adalah hanya mencari duit dengan cara apapun melanggar hukum atau korupsi untuk memperkaya diri sendiri,” imbuh Uchok.

Jika hal itu terjadi, Uchok mengingatkan publik bahwa pihak yang patut disalahkan adalah penyelenggara Pemilu yang telah abai meloloskan para caleg yang telah mencederai demokrasi dengan cara melakukan suap.  

“Ini semua adalah kesalahaan di penyelenggara pemilu. Kalau ada, penyelenggaran pemilu yang mengatakan yang salah adalah rakyat, berarti penyataan penyelenggara pemilu ini tidak bertanggungjawab kepada rakyat. Seharusnya mereka berikan pendidikan pemilu kepada rakyat agar tidak memilih caleg money politic,” tegas Uchok.

Sebagaimana diketahui, kasus money politic dengan modus pemberian voucher pulsa ke publik telah dilakukan caleg DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat V dari PDI Perjuangan, H Indra P Simatupang. Voucher-voucher tersebut dibagikan kepada siswa-siswi SMU PGRI Plus Cibinong, Bogor.

Kasus money politic itu menyeruak ketika seorang pengguna Twitter berakun @NurlindaAgustin mengunggah foto suasana murid di dalam kelas sekolah di Bogor. Dalam postingan pada 5 Februari lalu itu, @NurlindaAgustin juga mengunggah foto voucher pulsa isi ulang bergambar Indra dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Tak sedikit pula yang meneruskan postingan itu. Selain itu, postingan itu juga mendapat terpaan balik sehingga sempat mewarnai lini masa pengguna Twitter. [BWO]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist