Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Jumat, 23 Juni 2017 12:09
PEMILU SERENTAK

MK Putuskan Pemilu Serentak Berlaku Pada 2019

Print
Ilustrasi

Jakarta, Seruu.Com - Pemilihan umum (Pemilu) legislatif dan eksekutif secara serentak dapat dilaksanakan pada 2019 mendatang.

Demikian keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian pengujian Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukan oleh pemohon dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu yang dikomandani Effendi Gazali.

"Amar putusan untuk Pemilu 2019 dan Pemilu seterusnya. Menolak permohonan pemohon selebihnya," ujar Ketua Majelis Hamdan Zoelva, saat pembacaan sidang putusan di ruang sidang utama, MK, Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Alasan Mahkamah bahwa Pemilu serentak tidak bisa dilakukan sekarang ini dikarenakan tahapan Pemilu 2014 sudah berjalan dan mendekati tahap akhir. Sehingga jika uji materi tersebut diberlakukan tahun ini akan mengganggu tahapan Pemilu.

"Bahwa tahapan Pemilu 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan. Seluruh pelaksanaan telah dibuat sedemikiian rupa demikian juga persiapan resmi dan masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir sehingga harus diberlakukan segera setelah diucapkan setelah sidang maka tahapan Pemilu yang sedang berjalan akan terganggu dan terhambat," ujar anggota Majelis, Ahmad Fadlil Sumadi saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

Jika dipaksakan, sambung Ahmad, maka akan menimbulkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Ketentuan lebih lanjut haruslah diatur undang-undang. Jika aturan baru tersebut dipaksanan dibuat demi Pemilu serentak 2014, maka jangka waktu yang tersisa tidak dimungkinkan atau tidak memadai untuk membuat undang-undang yang baik dan komprehensif," kata Ahmad.

Dalam putusan tersebut, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengemukakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

Gugatan uji materi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebelumnya diajukan oleh mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan koalisi masyarakat sipil.Effendi Gazali dan kawan kawan menguji sejumlah pasal dalam UU Pilpres terkait penyelenggaraan pemilu dua kali yaitu pemilu legislatif dan pilpres.

Menurut mereka, pelaksanaan pemilu legislatif dan Pilpres yang dilakukan terpisah itu tidak efisien (boros) yang berakibat merugikan hak konstitusional pemilih.

Effendi mengusulkan agar pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak dalam satu paket dengan menerapkan sistem presidential coattail dan political efficasy (kecerdasan berpolitik).

Presidential coattail maksudnya, setelah memilih calon presiden, pemilih cenderung memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan presiden yang dipilihnya, tetapi jika political efficasy, pemilih bisa memilih anggota legislatif dan memilih presiden yang diusung partai lain.

[Bowo]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist