Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Kamis, 29 Juni 2017 19:27
PEMILU 2014

LSN Setuju KPU Atur Lembaga Survei

Print
Ilustrasi. (Foto: istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Direktur eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S. Bakry mengaku tak keberatan atas rencana KPU terkait penertiban sejumlah lembaga survei dalam berpartisipasi di perhelatan lima tahunan itu.

Menurutnya, PKPU itu bukan hal baru. Sebab persoalan serupa pernah diatur lembaga penyelenggara pemilu tersebut pada pemilu tahun 2009. Dimana beberapa lembaga survei yang akan melakukan survei pemilu diwajibkan mendaftar ke kantor penyelenggara pemilu.

"Menurut saya bagi lembaga-lembaga  survei yang  telah teregistrasi dan memperoleh sertifikat dari KPU tidak perlu mendaftar lagi. Sedangkan lembaga-lembaga yang  akhir-akhir  ini baru nongol wajib mendaftar agar keberadaan mereka tidak liar," ungkap Umar, kepada Wartawan, di Jakarta, Selasa (7/1/2014).

Lebih jauh Umar menyatakan, upaya KPU yang bakal mengatur keberadaan lembaga survei sama sekali tak menghilangkan eksistensi lembaga survei selama survei-survei yang beredar di masyarakat jelas basis penelitiannya.

"Justru untuk lembaga yang benar, eksistensi dan track record (rekam jejak, red)-nya jelas, baik. Tapi, buat lembaga yang enggak jelas, dokumen enggak benar, ada masalah," ujarnya.

Umar menambahkan, jika akhirnya PKPU tersebut resmi diterbitkan KPU, maka lembaga besutan Husni Kamil Manik itu berkewajiban menyeleksi secara ketat survei-survei yang mendaftar. Hal tersebut dipandang perlu karena untuk menghindari lembaga-lembaga survei yang tidak mempunyai identitas dan dokumen lengkap.

"Nah untuk lembaga survei seperti itu jangan sampai diloloskan dan diberikan sertifikat. Tapi kalau untuk seleksi metodologi jelas bukan ranahnya KPU karena  mereka tidak punya kompetensi di bidang metodologi survei. Soal metodologi serahkan saja pada asosiasi survei," tambah Umar.

Seperti diketahui, KPU sedang membahas PKPU terkait partisipasi masyarakat dalam bidang survei untuk Pemilu mendatang. Klausul yang dibahas antara lain, setiap survei diwajibkan mendaftar ke KPU, mempunya metode penelitian dan sumber dana yang jelas, serta di larang mengumumkan survei diluar jadwal yang ditetapkan KPU. [Simon]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist