Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Jumat, 23 Juni 2017 11:55
PEMILU 2014

KPU Buka Pendaftaran Bagi Lembaga Survei

Print
Logo KPU. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Pemilu 2014 sudah di depan mata, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun mempersilahkan lembaga survei yang mau berpartisipasi untuk mendaftarkan diri. Hal tersebut dilakukan guna menghindari gejala curang pada perhelatan lima tahunan itu.

Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, meski Peraturan KPU (PKPU) soal lembaga survei masih menunggu pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi lembaga survei sudah dibolehkan mendaftar ke KPU.

"Sudah bisa dari sekarang didaftar. Di luar itu out," kata Arief di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (7/1/2014).

Menurut dia, lembaga survei yang ingin berkontribusi dalam partisipasi masyarakat (Parmas), bisa mendaftar pada wilayah masing-masing daerah. Seperti di Provinsi di KPU RI, dan di Kota/Kabupaten bisa mendaftar di masing-masing wilayah.  Lanjutnya, ruang lingkup survei berdasarkan kemampuan wilayah yang menjadi objek survei.

Adapun ketentuan bagi lembaga survei harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan KPU. Ketentuan itu antara lain, lembaga survei harus menjelaskan metode penelitian, sumber dana, serta ketentuan waktu survei.

Arief menambahkan, lembaga survei dilarang memihak salah satu partai. Selain itu, pihaknya melarang lembaga survei mengumumkan hasil survei pada masa tenang pemilu.

"Ketentuan di sini (aturan Parmas) bisa dipidanakan survei yang bersangkutan," tandasnya.

Menangapi hal itu, Direktur eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S. Bakry mengaku tak keberatan atas rencana KPU tersebut. Menurutnya, PKPU itu bukan hal baru. Sebab persoalan serupa pernah diatur lembaga penyelenggara pemilu tersebut pada pemilu tahun 2009. Di mana beberapa lembaga survei yang akan melakukan survei pemilu diwajibkan mendaftar ke kantor penyelenggara pemilu.

"Menurut saya bagi lembaga-lembaga  survei yang  telah teregistrasi dan memperoleh sertifikat dari KPU tidak perlu mendaftar lagi. Sedangkan lembaga-lembaga yang  akhir-akhir  ini baru nongol wajib mendaftar agar keberadaan mereka tidak liar," kata Umar, kepada Wartawan, di Jakarta, Selasa (7/1/2014).

Dia pun menilai upaya KPU sama sekali tak menghilangkan eksistensi lembaga survei selama survei-survei yang beredar di masyarakat jelas basis penelitiannya. [Simon]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist