Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Jumat, 23 Juni 2017 12:02
PEMILU 2014

KPU DIY Kebiri Hak Pemilih

Print
Ilustrasi. (Foto: istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai belum mematuhi  ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Eko Suwanto, mengatakan, ketidakpatuhannya KPU DIY terlihat dari  masih adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum memuat data yang sekurang-kurangnya menyebutkan nama, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat meskipun DPT tersebut sudah diperbaiki sebelumnya.

"Dalam penelitian dan penelusuran kita, dalam DPT Pemilu 2014 di DIY kita masih menemukan DPT dengan NIK 0 (angka 0),  tanpa NIK, tanpa tempat lahir, tanpa alamat, alamat yang tidak masuk akal. Salah satu diantaranya kita temukan di Kecamatan Bambanglipuro, Bantul kita temukan DPT dengan alamat -/8. Kantor Pos pun pasti tidak akan menemukan alamat ini jika kita berkirim surat ke alamat tersebut," ungkap Eko dalam pesan singkat yang diterima Seruu.com, Rabu (4/12/2013).

Hal lain yang harus diungkap KPU adalah kepastian para pemilih sudah terdaftar.

"Apakah pemilih di DIY semua sudah terdaftar? Apakah setiap pemilih yang ber KTP bukan DIY namun tercatat dalam DPT DIY Tidak tercatat ganda di DPT asal? DPT menentukan pencetakan surat suara," tutur Eko.

Menurut Eko, DPT bermasalah selain melanggar UU No. 8 Tahun 2012, melanggar hak Konstitusi warga negara, juga akan berakibat pada pencetakan surat suara yang amburadul dan bisa disalahgunakan kekuatan politik yang ingin mempertahankan kekuasaan. Tugas KPU dengan dana Rp 3,7 Trilyun dalam pemutakhiran data pemilih adalah menjalankan UU No. 8 tahun 2012, secara jujur menyusun Daftar Pemilih dengan baik.

"Kita harapkan segera ada debat terbuka atau Uji Publik DPT untuk memperbaiki DPT. Selain KPU, Presiden dan Mendagri bertanggungjawab atas DPT amburadul yang telah ditetapkan 4 kali akibat kegagalan dalam menyediakan data penduduk yang benar. Kita juga pertimbangkan untuk laporkan Mendagri dan KPU ke DKPP, Bawaslu dan Komisi II DPR agar segera bentuk pansus DPT," pungkas Eko. [BWO]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist