Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Jumat, 28 Juli 2017 03:35
PEMILU 2014

PAN & PDIP Minta KPU Tidak Ngebut Rekap DPT Fiktif

Print
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Seruu.com -  Pemilu 2014 sudah tinggal menghitung hari. Ironisnya kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi polemik sejumlah partai politik.

Ketua DPP Bidang Hukum dan Advokasi Partai Amanat Nasional, Didi Supriyanto menegaskan tidak ada alasan KPU untuk terburu-buru mengambil langkah cepat perihal rekapitulasi ulang hasil DPT pada 4 Desember 2013.

"Soal DPT butuh kejelasan kongkrit, artinya tidak ada alasan KPU untuk terburu-buru melakukan rekapitulasi ulang hasil DPT 4 desember, nanti," ujar Didi dalam dialog mingguan Komunitas Jurnalis Pemantau Pemilu (KJPP) di Gedung KPU, Jumat (22/11/2013).

Dilanjutkan Didi, saat ini, dibutuhkan pengawasan kongkrit terhadap finalisasi penetapan DPT. Artinya, parpol selain sebagai peserta politik, juga diminta untuk ikut berperan dalam pengawasan. Namun begitu, Didi mengakui kalau peran pengawasan parpol tidaklah sangat besar. Karena yang menjadi point dan kunci utamanya adalah si penyelenggara pemilu yakni KPU.

"Pada penyempurnan penetapan DPT jelas dituntut kejelasan kinerja KPU. Artinya KPU harus bisa memberikan kejelasan dalam menentukan DPT, yang implikasinya bisa memicu kericuhan," ujarnya.

Sementara Caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Waras Warsito meminta KPU serius dan sportif dalam penetapan hasil rekapitulasi ulang pada tanggal 4 Desember nanti. Sebab, dengan waktu yang terhitung begitu singkat, banyak pihak meragukan kredibiltas KPU.

"Ada 10,4 juta data, dan KPU harus bisa mempertanggungjawabkan jumlah itu. Dan ternyata banyak dikabupaten kota datanya itu tidak selesai," ujar Waras.

Dia menambahkan, terkait DPT, PDIP mau tidak mau harus melakukan antisipasi terkait data, sebab sejauh ini saja, PDIP telah menemukan berbagai kekeliruan. Sebut saja dari DPT di wilayah Bekasi saja, terdapat 1,4 juta orang tanpa NIK. Selain itu di wilayah Jawa Barat (Jabar), ada sekitar 760 ribu yang tidak jelas keberadaanya.

"Kita jelas khawatir hal ini. Dan sekarang apa mungkin tanggal 4 akan selesai pemutakhirannya," tandas Waras.
[Simon]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist