Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Minggu, 25 Juni 2017 21:03
PEMILU 2014

DPR Dukung Langkah LSM Adukan Komisioner KPU ke DKPP

Print

Jakarta, Seruu.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mendukung langkah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sinergi Masyarakat (Sigma) untuk Demokrasi Indonesia, yang berencana melaporkan komisioner Komisi Pemilihan Umum Sigit Pamungkas ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas pernyataan Sigit yang menyebut jika KPU merasa tidak perlu mengumumkan soal transparansi dana KPU.

"Kita dukung langkah LSM itu, untuk tetap menjaga kepercayaan publik," kata anggota Komisi II DPR Yandri Susanto kepada Seruu.com di Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan, Rabu (20/11/2013).

Yandri menekankan bahwa tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak menjelaskan ke publik soal apapun dana penyelenggaraan pemilu. Sebab menurut Yandri semua pihak ingin mengetahui berapa jumlah anggaran yang digunakan KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan itu, termasuk apa saja kegiatan lembaga pimpinan Husni Kamil Manik itu.

"Karena anggaran KPU itu cukup besar. Hal tersebut juga untuk menjaga legitimasi KPU sendiri," ujarnya.

Bagi Yandri, sangat tidak adil jika KPU enggan menjabarkan persoalan dana penyelenggaraan pemilu ke publik, di saat semua peserta pemilu, baik partai politik ataupun pihak terkait sudah melaporkan dan mengumumkan berapa dana yang digunakannya.

"KPU kan selama ini meminta seluruh peserta pemilu melaporkan dana pemilunya, hingga dana atribut pemilu harus dilaporkan juga," ucap politikus asal Partai Amanat Nasional ini.

Lebih lanjut menurutnya, pernyataan Sigit tersebut juga merupakan peringatan keras bagi KPU karena dana yang dikelola KPU merupakan dana negara. Dia pun menyayangkan sikap Sigit yang menganggap remeh persoalan dana tersebut. Jika sikap KPU seperti itu, lanjut dia, bukan tidak mungkin publik akan berpikiran negatif terhadap KPU selama ini.

Selain itu hal tersebut juga dikhawatirkan akan menular ke semua peserta pemilu, di mana akan melihat penyelenggara pemilu-nya saja enggan membuka masalah dana tersebut ke publik. "KPU adalah publik, lembaga yang memang harus mendapat kepercayaan. Kalau KPU tidak mau mengumumkan ke publik, nanti apa jadinya peserta pemilu lainnya," demikian Yandri Susanto. [wishnu]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist