Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Senin, 24 Juli 2017 03:46
PEMILU 2014

NasDem: 10,4 juta Pemilih Tanpa NIK Bukan Data Fiktif

Print
Sugeng Suparwoto. (foto: istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Partai NasDem menilai 10,4 juta pemilih tanpa nomor induk kependudukan (NIK), bukan data yang fiktif dalam daftar pemilih tetap (DPT) nasional pemilu 2014 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum 4 November 2013 lalu. Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPP NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan, 10,4 juta suara bukan angka kecil atau kurang lebih tujuh persen dari DPT yang berjumlah 186 juta.

Namun, kata dia, partainya tidak mau menuduh siapa yang bersalah dalam DPT ini karena hal ini menunjukkan sistem kependudukan Indonesia bermasalah dan itu menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Dengan mengambil pengalaman apa yang terjadi bahwa masih banyak ditemukan warga negara yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), justru menurut hemat kita angkanya lebih tinggi. Artinya angka itu (10,4 Juta tanpa NIK) tidaklah fiktif," kata Sugeng Suparwoto saat dihubungi, Kamis (14/11/2013).

Menurut Sugeng, 10,4 Juta DPT tanpa NIK akibat sistem kependudukan yang tidak benar seperti program e-KTP yang berjalan sangat lambat  tidak sesuai target maupun jumlah perekaman yang tidak jelas angka pastinya. "Untuk itu, dalam waktu dekat harus segera ada penyelesaian, ini menyangkut hak konstitusi warga negara," ujarnya.

Sugeng menuturkan, untuk mengatasi NIK ganda maupun fiktif ini, Kemendagri dan KPU harus mengerahkan jajarannya sampai ketingkat terbawah (desa/kelurahan) untuk melakukan ceck and cros pendataan kependudukan dan melengkapinya dengan data kependudukan yang lebih lengkap.

Selain itu, lanjut Sugeng, KPU dan Kemendagri harus melakukan sosialisasi ulang yang lebih masif, perihal pentingnya 'penggunaan suara' alias partisipasi dalam Pemilu agar tidak tinggi angka golput pada pemilu mendatang. "Pemilu akan dianggap berhasil apabila berjalan, tertib, aman, lancar, dan melibatkan partisipasi warga sebanyak-banyaknya," tegasnya.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah Wakil Sekretaris Jenderal DPP NasDem Willy Aditya menambahkan, 10.4 juta DPT tanpa NIK merupakan syarat warga negara menjadi pemilih pada pemilu. Sebab itu, kata dia, partainya sedang melakukan pengecekan secara faktual terhadap DPT yang dirilis oleh KPU. "Proses ini tak ubahnya seperti mitos sisipus. Dimana selalu ada masalah dalam setiap pemilu. Ini harus dikawal secara kolektif oleh partai peserta pemilu khususnya di luar sekretariat gabungan (sekgab) karena ini menguntungkan partai penguasa (sekgab)," kata Willy.

Willy mengatakan, saat ini partainya sudah merekapitulasi DPT bermasalah di beberapa daerah. Namun, Willy belum dapat memberitahukan berapa DPT bermasalah maupun NIK fiktif hasil temuan partainya karena masih harus diteliti secara detail per kabupaten/kota, kecamatan, desa sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Ini membutuhkan waktu karena masih dalam proses konfirmasi per TPS. NasDem dari awal meminta KPU menunda pengumuman DPT karena itu mengganggu tahapan pemilihan legislatif (pileg)," demikian Willy. [wishnu]
 

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist