Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Senin, 24 Juli 2017 03:44
PEMILU 2014

Marzuki: DPT Tak Sinkron Karena KPU Pakai Data Pemilu Sebelumnya

Print
Marzuki Alie. (Dok. Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengungkapkan jika pertemuan antara presiden, kepala lembaga tinggi negara dengan Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri terkait masalah daftar pemilih tetap telah menghasilkan kesepakatan bahwa KPU akan menyelesaikan data-data yang masih dianggap bermasalah. Menurutnya, ketidaksinkronan DPT yang terjadi karena KPU ternyata mengambil data DPT dari data DPT Pemilukada dan data Pemilu sebelumnya.

Kemudian data itu oleh KPU dicocokkan langsung di lapangan. Dari sini jelas Marzuki muncul berbagai persoalan karena data KPU tidak sinkron dengan data e-KTP dari Kemendagri. "Data e KPT itu sebetulnya sudah cukup valid karena dengan e KTP tidak mungkin satu orang yang sama bisa memiliki dua NIK. Data itu kan termasuk data sidik jari dan retina mata, sehingga tidak mungkin orang bisa memiliki NIK lebih dari satu. Kalaupun ada upaya membuat dua NIK, dengan menggunakan nama lain atau alamat lain, maka dengan data sidik jari dan retina tidak mungkin bisa terjadi," kata Marzuki di Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan, kemarin.

Dia menekankan, KPU tidak diintervensi siapapun termasuk dalam penyusunan DPT. Kemendagri pun hanya bisa memberikan dukungan sepanjang KPU meminta bantuan. "Presiden panggil semua karena persoalannya jelas, KPU tidak bisa diintervensi siapapun termasuk mengenai pendataan DPT. Kemendagri hanya bisa memberikan support, itupun kalau diminta KPU," ujarnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat Asep Warlan Yusuf menegaskan bahwa seharusnya KPU menggunakan basis data daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang dikeluarkan Kemendagri. KPU tidak seharusnya menggunakan basis data Pemilu lalu ataupun Pilkada. Meski masih ada anggota masyarakat yang belum memiliki e-KTP.

"Tapi kan pencatatannya sudah selesai. Data entrynya sudah ada. KPU seharusnya menggunakan data ini dan bukan malah membuat pendataan baru. Ini kan sia-sia dan buang-buang uang negara lain. Kenapa KPU tidak menggunakan DP4 ini? ada apa?" katanya.

Dia pun mengingatkan KPU bahwa pasca penyerahan DP4, maka kini tanggungjawab penyelenggaraan pemilu semuanya mulai dari DPT sampai akhirnya adalah tanggungjawab KPU. "Tapi kalau ada faktor kesengajaan untuk menghilangkan hak masyarakat untuk memilih atau kesengajaan lainnya, anggota-anggota KPU juga bisa dipindakan," tegas dia.

KPU juga harus bekerja secara benar, jangan sampai dikemudian hari bahwa ada permainan-permainan yang dilakukan KPU yang bisa menguntungkan partai politik tertentu. "Pelaksanaan pemilu adalah tanggungjawab KPU karena KPU independen dan tidak bisa diintervensi siapapun," tandas Asep. [wishnu]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist