Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Senin, 24 Juli 2017 03:47
PEMILU 2014

KPU Kebiri Hak Pemilih di Pemilu 2014

Print
Gedung KPU. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Pesta demokrasi dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang sudah dipastikan akan diwarnai oleh berbagai macam bentuk kecurangan. Indikatornya, daftar pemilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat daerah tidak merujuk pada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2)  

“KPU beberapa provinsi dan Kota/Kabupaten ternyata tidak mendapatkan data agregat kependudukan per Kecamatan yang memuat nama, NKK, NIK, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin. KPU di daerah hanya menerima DP4 (red. DP4 atau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu),” ujar Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Eko Suwanto kepada Seruu.com, Kamis (7/11/2013).

Eko mencontohkan, ketidakakuratan data pemilih terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Dari DAK2 sejumlah 684.686, DP4 sejumlah 478.838, jumlah pemilih dalam DPS naik menjadi 607.555, DPT yang ditetapkan KPU DIY 20 Oktober 2013, 594.599 lalu diperbaiki lagi dalam Pleno KPU Kab Gunungkidul 1 November 2013 menjadi 593.857.

Di Sleman, menurut Eko, ada penurunan dari DP4 sejumlah 883.085, DPS turun menjadi 783.249 dan DPT 1 November 779.522. Temuan mengagetkan juga terjadi di Wonogiri Jawa Tengah, dalam SK KPU Nomor 8 tahun 2013, penduduk Wonogiri tercatat tentang jumlah penduduk dan alokasi kursi, tercatat jumlah penduduk Wonogiri 842.708 dan mendapat alokasi kursi 45 untuk DPRD. DP4 tercatat 987.227, DPS 922.227, DPT terakhir per 1 November menjadi 907.452.

“Bagaimana mungkin jumlah DPT lebih besar dari jumlah penduduk? Demi Pemilu 2014 yang menjamin kedaulatan rakyat, kita mendesak Presiden, Mendagri dan KPU untuk jujur dan transparan,” sesal Eko.

Untuk itu, Eko berharap, penentuan daftar pemilih harus melalui uji publik dengan menampilkan DAK2, DP4, DPS, DPSHP, DPT dengan dilengkapi data nama, NIK, NKK, jenis kelamin, tempat dan tanggal Lahir. Kemudian, tambah Eko, dilanjutkan dengan pemeriksaan faktual tingkat Desa atau Kelurahan.

“Memang perlu waktu, namun kita yakin wong kita punya banyak SDM hebat, jika ada niat baik Pasti bisa dilakukan dalam waktu sebulan atau 2 bulan. Dana Pemilu 2014 sudah siap, perbaikan data pemilih untuk menjamin kedaulatan rakyat ini tidak akan mengganggu tahapan Pemilu 2014,” pungkas Eko.  [BWO]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist