Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Minggu, 25 Juni 2017 21:06
PEMILU 2014

Politik Uang Ancam Pemilih Pemilu 2014

Print
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai politik uang dan manipulasi suara, merupakan pelanggaran paling mengkhawatirkan pemilih di Pemilu 2014. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil penelitian JPPR terhadap persepsi masyarakat pemilih terhadap pelaksanaan Pemilu 2014 yang dilakukan di 5 provinsi (Jakarta, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur) dengan 1003 responden.

Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz mengatakan, salah satu pertanyaan penelitian adalah tindakan pelanggaran yang paling mempengaruhi hasil Pemilu. Hasilnya menunjukkan, dari lima jawaban yang disediakan oleh JPPR, politik uang dan manipulasi hasil suara paling dikhawatirkan oleh masyarakat pemilih.

"Masing-masing 34%, disusul keberpihakan penyelenggara Pemilu (14%), pengunaan fasilitas negara (10%) dan intimidasi (7%)," kata Masykurudin Hafidz dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/11/2013).

Dia mengatakan, bagi pemilih, politik uang adalah cara paling primitif dalam mempengaruhi pilihan rakyat. Sebab, politik uang tak ubahnya seperti racun yang menjadi pangkal rusaknya sistem seleksi kepemimpinan kita melalui Pemilu ini. "Persepsi pemilih ini sepatutnya menjadi peringatan bagi para caleg untuk berpikir ulang bagaimana menggunakan dana kampanyenya agar tidak salah sasaran," ujarnya.

Dalam manipulasi hasil suara, jelas dia, masyarakat pemilih sangat khawatir hasil perolehan suara di Tempat Pemilihan Suara (TPS) dapat berubah di jenjang rekapitulasi berikutnya. "Diantara potensi perubahan itu diantaranya disebabkan karena data pemilih yang kurang akurat karena data pemilih yang tidak akurat dapat disalahgunakan untuk praktik-praktik penggelembungan suara," jelasnya.

Dia mengungkapkan, praktik seperti ini akan bisa dilakukan dengan pelibatan penyelenggara pemilu dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga keatasnya, dimana 14 persen masyarakat pemilih mengkhawatirkannya. "Independensi penyelenggara menjadi kekhawatiran tersendiri karena terdapat banyak bukti penyelewengan selama ini misalnya dari fakta-fakta persidangan di MK, PTUN dan DKPP," tandasnya. [wishnu]

 

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist