Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Jumat, 23 Juni 2017 12:07
PEMILU 2014

DPT Pemilu 2014 Banyak Simpan Misteri

Print
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti melihat, penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum masih banyak menyimpan berbagai permasalahan hak pilih warga negara yang dijamin UU seperti kepastian angka 10,4 juta pemilih tanpa pomor induk kependudukan (NIK).

Sebanyak 10,4 juta yang belum memiliki NIK dan sejenisnya itu akan disusul kemudian dalam DPT dan daftar pemilih khusus (DPK) tambahan merupakan pendapat sepihak KPU. Padahal, kata Ray, Mendagri, dan Bawaslu sebagai pihak yang paling berwenang dapat memberi penguatan atas data ini belum memberi tanggapan yang memastikan soal kebenaran 10.4 juta tersebut.

Selain itu, Mendagri yang menyatakan tidak akan buru-buru memberi NIK kepada 10.4 juta pemilih tersebut sebelum dilalukan verifikasi lapangan, justru membuat misteri 10.4 juta tersebut tetap menjadi misteri. Sehingga, sebut Ray, timbul pertanyaan, apakah pernyataan KPU dapat dibenarkan? Mengapa ketiadaan NIK ini baru ditemukan belakangan, tepatnya sejak mundurnya penetapan DPT tanggal 23 Oktober yang lalu.

"Jika memang data 10.4 juta ini benar adanya, mengapa tidak dipastikan agar mereka mendapat NIK sebelum tanggal 23 Oktober yang lalu misalnya. Ya ini memang misteri. Dengan semua misteri yang disebutkan di atas, kita tentu dapat melihat bahwa penatapan DPT tersebut memang terlalu dipaksakan," kata Ray Rangkuti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/11/2013).

Ray menuturkan, argumen KPU soal penetapan DPT ini demi menjaga waktu tahapan pelaksanaan pemilu menjadi alasan klasik yang diulang-ulang oleh hampir semua penyelenggara pemilu, sejak tahun 1999, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dalam pelaksanaan Pilkada. "Ini argumen yang mendahulukan tekhnis dari pada subtansi. Tahapan lebih penting dari subtansi dan prinsip," ujar dia.

Dia menjelaskan, pengadaan logistik pemilu itu hanya fasiltas pemilu, namun untuk memastikan bahwa semua warga negara tercatat sebagai pemilih yang sah adalah subtansi dan prinsip. Tidak parpol, tidak penyelenggara pemilu, keduanya menjadikan prosedur politik jauh lebih penting dari pada prinsip-prinispnya.

Sehingga, efek dari argumen ini memang membuat tahapan pemilu berjalan normal, tetapi penyakit pemilunya sendiri tak pernah terobati. Alih-alih diobati, ia makin menjalar dan kini menjelma menjadi penyakit besar yang membuat pemilu kita selalu mengandung cacat. "Sekalipun begitu, kelak, para penyelenggaranya akan menepuk dada, bercerita bahwa mereka sukses mengelola pemilu," jelasnya.

"Dan harga dari tepuk dada mereka itu adalah carut marut pemilu berikutnya, ribut pada setiap tahapan pemilu seperti tak ada jalan keluar, dan bahkan tak jarang menimbulkan kekerasan," sambungnya.

Ray mengungkapkan, permasalahan yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya, di pemilu 2014 ini semuanya berulang kembali. Dimana, papar Ray, sejak tahapan awal, yakni sejak verifikasi administrasi partai politik, lalu verifikasi faktual, penetapan partai politik peserta pemilu, penetapan DCS dan kini penetapan DPT, penyakit-penyakit pemilu itu kembali muncul.

"Sejauh ini bahkan hampir semua tahapan pemilu dilaksanakan dengan berbagai kontroversi. Satu-satunya yang terdengar tidak banyak mengundang perdebatan hanyalah soal penetapan daerah pemilihan (dapil)," ungkapnya.

Penetapan DPT ini selain menyimpan misteri di dalamnya, tambah Ray, bahkan potensial mengundang misteri berikutnya. Yakni bagaimana KPU memastikan bahwa 10.4 juta pemilih itu benar-benar akan diberi NIK. Bagaimana memastikan bahwa angka 10.4 itu tetap atau berubah. Apa mekanisme yang ditawarkan oleh KPU agar proses pemberian NIK dan sebagainya itu dapat dipantau dengan seksama oleh semua komponen.

"Apakah dalam satu bulan semua proses pemberian NIK yang dimaksud akan dapat diselesaikan. Jika tidak, sampai kapan?," tanya Ray kembali.

Perlu diketahui, kepastian angka 10.4 juta pemilih tanpa NIK menjadi topik perdebatan panas dalam rapat pleno kemarin. Yang muncul di permukaan adalah 1. KPU memastikan bahwa data 10.4 juta tersebut bukan fiktif. Mereka ada di banyak tempat, khususnya di lapas-lapas, dan beberapa pesantren. 2. Mereka telah memiliki identitas tetapi tidak memiliki NIK,KK dan sebagainya. 3. Keberadaan mereka dinyatakan ada melalui pembuktian dan kesaksian berbagai pihak.

"Tiga faktor inilah yang membuat KPU yakin seyakinnya untuk tetap memaksakanpenetapan DPT dengan jumlah 186.6 juta, bukan 176.2 juta di mana 10,4 jutanya dibuang," tandasnya. [wishnu]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist