Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Kamis, 29 Juni 2017 19:36
PEMILU 2014

Pengamat Politik: Nilai PKPU Nomor 15 Cederai Hak Politik Caleg

Print
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Bangkalan, Seruu.com - Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menilai PKPU No.15 tahun 2013, sebagai peraturan pengganti dari PKPU No.1 tahun 2013, tentang pelaksanaan kampanye telah mencederai hak politik para calob legislatif (caleg). Pasalnya, dengan peraturan tersebut, kemampuan caleg untuk melakukan sosialiasi dengan alat peraga akan sangat terbatas.

”Batasan 1 baliho per desa (zona) itu tidak akan mampu mengcover seluruh pemilih di suatu desa,” ujar salah seorang pengamat politik dari universitas Trunojoyo Madura (UTM), Syafi, Kamis (24/10/2013).

Ia menjelaskan, PKPU No.15 telah mencederai hak politik para caleg. Bahwa pada dasarnya KPU mengatur agar para caleg bisa memiliki kesempatan yang sama, antara caleg yang memiliki dana besar dengan mereka yang terbatas dananya.

”Namun bagi saya, hal itu menjadi tidak tepat, dalam konteks melindungi hak politik para Caleg. Sebab kalau 1 desa 1 baliho (alat peraga kampanye), tidak bisa mencover seluruh pemilih yang ada. Seharusnya aturan ini, kalau kepentingannya seperti itu dapat dibuat lebih proporsional. Misalnya,  satu kampung/dusun 1 baliho, seperti itu,” kata Syafi.

Terpisah, salah seorang anggota DPRD Bangkalan yang dalam Pileg 2014 juga meramaikan dalam bursa Caleg, Hotib Marzuki, menyayangkan aturan baru tersebut.

“Sayang juga sebetulnya, sebab baliho dan spanduk adalah alat peraga yang saya nilai penting untuk sosialisasi. Namun, jika aturannya memang seperti itu dan KPUD serta Panwas siap melaksanakan. Saya fikir tidak ada masalah sebab tidak bisa mengandalkan satu media sosialisasi itu saja, masih banyak jalan,” kata mantan Presma UTM 2005 itu. [ift]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist