Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Kamis, 27 Juli 2017 21:28
PEMILU 2014

Lima Alasan Tolak Mou KPU - Lemsaneg

Print

Jakarta, Seruu.com - Koalisi masyarakat sipil tetap  menyatakan sikap menolak terhadap nota kesepahaman (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Juru Bicara Koalisi Ray Rangkuti di kantor KPU, Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (11/10/2013), menegaskan ada lima alasan sikap Koalisi itu :

1. Perjanjian ini dibuat sebelum memiliki banyak kendala, bahkan dapat disebut gagal dalam pelaksanaannya. KPU tetap melanjutkan program IT dan bahkan kini ditambah kerjasama dengan pihak Lemsaneg yang mengundang banyak protes dan kecurigaan terhadap program IT KPU.

2. Jika merujuk ke lima butir MOU KPU-Lemsaneg, dapat disimpulkan KPU menyerahkan kewenangan pengelolahan sistem dan jaringan teknologi informasi KPU kepada Lemsaneg. Hal ini tersirat dalam 5 poin yang ada. Jika ditilik secara seksama Lemsaneg memiliki kewenangan yang cukup luas untuk menyediakan perangkat, mengorganisir sumber daya manusia dan membuat sandi perjalanan suara secara sepihak.

3. Persoalannya apakah dalam soal pengamanan data, satu-satunya lembaga yang dilibatkan adalah lembaga militer seperti Lemsaneg. Apakah lembaga non militer tidak dapat mengembangkan sistem pengamanan data KPU. Lebih dipertanyakan sejauh apa program penyediaan teknologi yang dikelola KPU selama ini

4. Sejalan dengan itu pertanyaan kemandirian KPU menjadi relevan. Memandang bahwa data KPU sebagai bukan bagian dari kemandirian itu merupakan cara berpikir keliru. Sejatinya bagian dari kemandirian itu adalah seluruh data yang dikelola oleh KPU. Dan KPU sudah dua kali mendapat teguran dari DKPP. Itu harus dilihat KPU

5. MoU ini juga berprofesi mengundang militer dalam pemilu. Dengan sendirinya cita-cita reformasi yang menginginkan agar TNI kita harus bersikap Profesional. Ini seperti komitmen kebangsaan kita yang lain bahwa semestinya tidak jaman lagi kalau pelibatan TNI di pemilu/pilkada. TNI kita harus profesional

"Untuk itu, Kami berharap KPU bisa mendengar aspirasi masyarakat sehingga tidak terjadi polemik yang berkepanjangan, " tandas dia

Koalisi Masyarakat sipil terdiri dari sejumlah organisasi seperti,TEPI INDONESIA, FORMAPPI, IPW, JIMM, LIMA INDONESIA. [Simon]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist