Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Jumat, 28 Juli 2017 03:42
PEMILU 2014

DKPP dan KPU Dinilai Deskriminatif Pada Partai NasDem

Print
Ilustrasi Logo Partai NasDem (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Koordinator Presidium PENA 98 Sulawesi Tengah, Yahdi Basma menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi Pemilihan Umum dinilai tebang pilih dalam putusannya terhadap Calon Legislatif dan kader Partai Nasdem.

Dijelaskan oleh Yahdi, untuk kasus Pilkada Jatim, DKPP pulihkan hak pengadu yaitu Chofifah Indar Parawansa dan pada kasus PAN, DKPP juga pulihkan Caleg PAN yaitu, Selviana Husen.

"Namun terhadap Calon Bupati Kab.Pidie Jaya, Aceh di Putusan 104/2013, DKPP tidak pulihkan Pengaduan. Yusri Yusuf yang juga Ketua DPD Partai NasDem." Kata Yahdi saat ditemui Seruu.com, Senin (06/10/2013).

Selain itu, yang lebih aneh lagi, lanjut Yahdi, DKPP Putuskan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Caleg DPRD Kab.Buol dari NasDem atas nama, M.TAUFIQ INTAM di Putusan No.107/2013. Dan di Putusan 101, DKPP mengakui Caleg NasDem atas nama, Aziz Bestari dipolitisir oleh kekuatan politik lokal dengan menunggangi hukum untuk menghalangi Aziz di setiap Pemilu.

"Jadi DKPP akui Aziz Bestari beralasan politik, tapi tidak mau pulihkan haknya, sementara Fakta Persidangan sangat nyata uraian Majelis DKPP. Jadi beda uraian dan fakta persidangan, beda pula Putusan. Ini bikin publik sulit percaya pada integritas DKPP." Tegasnya.

Demikian juga, tambahnya, Caleg NasDem lainnya, Idham Dahlan, dimana nyata-nyata kasusnya karena melakukan demonstrasi dan dikenai pasal 160, yang persis sama dengan pasal yang dikenakan pada Ferry Juliantono, tapi KPU dan DKPP bersikap TMS.

Jika merujuk pada kasus yang dialami oleh caleg nomor urut 1 DPR RI Dapil Jawa Barat VIII asal Partai Gerindra, Ferry Juliantono, yang juga pernah menjadi tahanan politik, oleh KPU dinyatakan lolos dengan alasan pengecualian bagi mantan napi yang dipenjara karena alasan politik.

"Sementara 3 Caleg NasDem di Sulteng, tidak lolos/ TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Jelas ini sangat diskriminatif" ujar Yahdi.

Yahdi menjelaskan, pada kasus Aziz Bestari, caleg yang pernah dipenjara karena didzolimi 11 tahun ini oleh kekuasaan Politik Lokal (Bupati Tolitoli) sehingga, Aziz dipenjara dengan kasus rekayasa "menggunakan Surat Palsu",

Lalu, Idham Dahlan, Caleg Kabupaten Tolitoli, vonis Pasal.160 KUHP, karena demo KPU Kabupaten yang dinilai tidak adil dan tidak netral dalam melaksanakan Pilkada pada tahun 2010.

"Dan Muh.Taufiq Intam, Caleg NasDem Kab.Buol, vonis Pasal.170 KUHP karena melakukan demo anti Korupsi terhadap Bupati Buol. Bupati ini yang kemudian ditangkap KPK pada akhir tahun 2011 lalu." Jelasnya.

Karenanya, Yahdi menegaskan, atas Putusan DKPP No.101 itu, meminta KPU Pusat mengesahkan pencalegan ketiga caleg tersebut sebagai MS (Memenuhi Syarat) di DCT (Daftar Calon Tetap), karena preseden meloloskan Ferry Juliantono itu dalam posisi ketidakjelasan regulatif atas penjabaran "pidana penjara yang beralasan politik".

Yahdi menilai hal tersebut sangat penting dilakukan KPU RI untuk kembalikan kepercayaan publik khususnya di Sulawesi Tengah dan juga daerah lain, yang mungkin punya kasus serupa.

Apalagi, tambahnya, lolosnya Ferry karena dirinya berkonsultasi (informal) ke Prof. Jimly Asshidiqie, dimana hasil konsultasi tersebut dijadikan modal me lobby KPU RI, yang dicurigai publik sebagai "ada Udang dibalik Batu".

"Dan nampaknya semua kasus ini dialami oleh Kader Partai NasDem, nampaknya ada design yang mendiskriminasi partai saya" Tandas Yahdi yang saat ini Aktivis di Partai NasDem. [Cesare]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist