Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Senin, 24 Juli 2017 03:45
PILKADA

Ongkos Pilkada Mahal, Indonesia Akan Hancur?

Print
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpendapat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lebih baik dilakukan secara langsung dengan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), meskipun dari sisi biaya ongkos demokrasi itu bisa dibilang sangat tinggi. Namun melalui cara seperti itu, bisa dipastikan semua elemen rakyat bisa ikut ambil bagian dalam proses demokrasi langsung ini.

Selain itu, pelaksanaan Pilkada yang demikian juga sudah diberlakukan sejak UU Otonomi Daerah (Otda) di mana merupakan amanat dari gerakan reformasi yang menghendaki perubahan total dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu realisasi dari tuntutan itu adalah Amandemen UUD 1945 yang salah satu implikasinya setiap Kepala Daerah harus dipilih secara langsung.

"Tujuan idealnya adalah setiap orang berhak memilih dan dipilih," kata Ketua Fraksi PKB Marwan Ja'far saat diskusi di ruang rapat Fraksi PKB Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan, Kamis (26/9/2013) yang bertemakan "Mahalnya Ongkos Pilkada".

Marwan mengatakan tingginya biaya penyelenggaraan merupakan konsekuensi dari pilihan menempatkan demokrasi sebagi pilar kemajuan bangsa. Menurutnya, semua pasti sepakat bahwa politik uang merusak eksistensi demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintah. Kekuatan uang telah melahirkan oligarki politik yakni kekuasaan dipegang oleh segelintir orang.

Kata Marwan, politik uang juga menciptakan budaya politik masyarakat yang tidak berkeadaban. "Masyarakat akan terbiasa dengan politik transaksional pragmatis, sehingga melahirkan pemimpin politik dan pemerintah yang pragmatis," ujarnya.

Ia melanjutkan, siklus tersebut diawali dari perilaku para politisi yang mengedepankan uang dalam berpolitik. Politisi, lanjutnya, dengan sengaja sudah menciptakan budaya politik seperti itu dalam rangka mempermudah meraih kekuasaan sebagai alat dominasi dan eksploitasi politik dalam segala bentuk.

Apabila siklus tersebut terus berlangsung, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia ke depannya akan mengalami kehancuran yang tidak akan pernah ditemukan sebelumnya. "Karena itu upaya untuk menghancurkan politik uang harus dipikirkan secara serius," kata Ketua DPP PKB ini.

Sementara itu, menurutnya ada dua faktor masalah yang melingkupi proses penyelenggaraan Pilkada. Pertama, banyaknya kekuarangan dan kelemahan pengaturan di tingkat peraturan perundang-undangan yang mengatur Pilkada yang kini telah diderivsi ke RUU Pilkada maupun berbagai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kedua, lemahnya performa dan integritas KPU selaku penyelenggara pemilu dalam rangka memperbaiki sistem penyelenggaraan Pilkada mendatang. "Diperlukan upaya ebaluasi mendalam serta merumuskan solusi-solusi yang kontruktif guna memantapkan sistem dan prosedur penyelenggaraan Pilkada yang lebih demokratis dan berintegritas," tandasnya. [wishnu]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist