Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Kamis, 27 Juli 2017 21:34
PEMILU 2014

Tidak Ada Jaminan DPT 2014 Akurat

Print
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pegiat pemilu menilai, tidak ada jaminan penyandingan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) milik pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghasilkan Data Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2014 akurat.
 

Pasalnya, isu daftar pemilih ini selalu menjadi masalah setiap penyelenggaraan pemilu. Direktur Monitoring dan Evaluasi Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Engelbert Johannes Rohi mengatakan isu daftar pemilih dari pemilu ke pemilu adalah barang ghaib alias misterius. Namun, hal itu tidak mampu diatasi oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah.

Pasalnya, jelas Jojo Rohi sapaan akrab Engelbert Johannes Rohi ini, data kependudukan dari pemerintah tidak pernah akurat seperti yang terjadi saat ini. Dimana, lanjut Jojo Rohi, belum seluruh warga terdata atau melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang menjadi acuan penyusunan DP4 oleh pemerintah yang kemudian diserahkan KPU untuk acuan penyusunan DPT.

Untuk itu, Jojo meyakini data yang dimiliki KPU tidak akan sinkron dengan data pemerintah dan KPU tidak akan berani menggaransi DPT 2014 akurat. "Aku sih tidak begitu yakin (DPT 2014 akurat, karena data dari pemerintah pun juga sama amburadulnya kok. Kalau data yang kurang akurat disandingkan dengan data lain yang sama tidak akuratnya, jadinya ya tidak akurat pangkat dua," ujar Jojo Rohi saat dihubungi, Kamis (26/9/2013).

Ia menjelaskan, sistem pendataan administrasi kependudukan di Indonesia masih sangat lemah. Sebab itu, kemudian pemerintah mencoba memperbaiki dengan membuat program e-KTP. Namun, setelah e-KTP diterapkan, permasalah data pemilih masih saja terjadi karena sistem pendataan KPU dan pemerintah berbeda. "Coba saja telisik berapa persen daerah yang program e-KTP nya sudah clear," katanya.

Jojo Rohi juga menilai, KPU terkesan setengah hati melakukan penyandingan DPSHP dengan DP4. Pasalnya, beberapa waktu lalu KPU menyatakan KPU tidak berkewajiban menyandingkan dua data tersebut karena Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif tidak memerintahkan hal itu. Sehingga, penyandingan yang akhirnya dilakukan adalah sebagai bentuk apresiasi KPU.

"Ya KPU kan terpaksa harus menyandingkan itu karena tekanan Komisi II DPR RI setelah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP)," tuturnya.

Peneliti Indonesia Parlementary Center (IPC) Erik Kurniawan menambahkan, DP4 milik pemerintah belum tentu akurat jika dilihat dari program e-KTP yang masih bermasalah dan belum diselesaikan. Sehingga, jelas Erik, DPT yang disusun KPU tidak akan akurat 100%. "Tapi dalam menyusun DPT, KPU sudah bekerja cukup baik. Tinggal bagaimana memperbaiki temuan yang muncul diproses sekarang," ujar Erik Kurniawan.

Erik mengatakan, akurasi DPT bisa lihat setelah DPT tambahan diumumkan. Pasalnya, kalau DPT tambahan yang dikurangi KPU banyak, berarti hasil kerja KPU buruk soal DPT. Namun, kalau DPT tambahan sedikit yang dikurangi, maka kinerja KPU soal DPT berarti baik. Selain itu, Erik juga menuturkan walaupun KPU tidak diwajibkan UU melakukan penyandingan data pemilih, sebaiknya jika kedua data itu disandingkan.

Sebab, tujuan dari penyandingan data itu untuk peningkatan kualitas DPT kedepannya. Namun, tegas Erik, yang perlu diperhatikan beban kerja KPU dalam menyusun DPT, apakah itu prioritas kerja yang perlu dilakukan ?. "Yang penting kan gimana kedepannya KPU harus menjawab beberapa PR soal DPT, bagaimana soal 1,8 pemilih ganda yang msh ditemukan, DPT luar negeri. Sehingga DPT bisa diterima oleh semua stakeholder pemilu. Itu yang harus dijawab KPU," tutur Erik.

Sebelumnya, dari hasil penyandingan tersebut, 115 data pemilih versi KPU cocok dengan data Kemendagri yang berasal dari 136 juta data penduduk yang yang mereka kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Sedangkan, sisanya yang sekitar 21 juta penduduk itu belum cocok saja secara teknis.

Selain itu, KPU mendata pemilih (DPSHP) dari DP4 kemudian disususn DPS melalui pencocokan dan penelitian (coklit) ke lapangan, sehingga ditemukan sebanyak 187 juta pemilih sementara. Dengan data DP4 itu KPU melakukan pemutakhiran dengan memperhatikan data pemilu dan pilkada terakhir.

Saat ini juga sudah sekitar 139 juta data penduduk yang tercatat dalam Daftar PemDPT) masuk ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU. Namun, KPU belum memublikasikannya hingga ditetapkan. [wishnu]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist