Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Kamis, 29 Juni 2017 19:31
PEMILU 2014

DPR Tetap Ragukan Akurasi DPT KPU

Print
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Seruu.com -  Akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) meski belum ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) tetap diragukan, karena proses penyesuaian data berbeda antara KPU dengan Kemendagri, yang tidak berbasis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dan belum akuratnya pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Seharusnya pemerintah mampu memberi jaminan kepastian DPT, guna melahirkan pemerintahan yang baik melalui pemilu lima tahunan itu bisa terpenuhi. Sebab, kalau tidak pemilu 2014 masih berpotensi terjadi kecurangan.

Jadi, DPR pun meragukan akurasi DPT pemilu karena bisa tak bisa menyandingkan dengan DPT KPUD setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sementara banyak KPUD yang masuk angin. Karena itu Komisi II DPR mengajak duduk bersama untuk menyamakan DPT setiap kabupaten itu --- Agun Gunandjar Sudarsa

“Jadi, DPR pun meragukan akurasi DPT pemilu karena bisa tak bisa menyandingkan dengan DPT KPUD setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sementara banyak KPUD yang masuk angin. Karena itu Komisi II DPR mengajak duduk bersama untuk menyamakan DPT setiap kabupaten itu,” tandas Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (16/9/2013).

Untuk pemilu 2014 ini kata Agun memastikan bahwa tak ada DPT yang tak berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang lengkap dengan nama, tanggal lahir, dan tempat tinggalnya. Selain itu DPT juga akan disandingkan dengan lembaga sandi negara. “Kalau ada DPT tanpa NIK atau NIK ganda, maka itu namanya siluman. Untuk itu kalau masyarakat menemukan NIK, nama, dan alamat ganda, silakan laporkan,” tambah politisi Golkar ini.

Mengingat DPT itu sebagai satu-satunya instrumen politik dalam pemilu kata Muhammad, maka seluruh pihak yang terlibat khususnya parpol harus mengawal akurasi DPT tersebut. “Kesadaraan parpol pun kecil dalam mengontrol DPT. Koreksi masyarakat juga kurang dari satu persen yang memberi masukan pada Bawaslu.  Karena itu perlu kesadaran kolektif untuk koreksi DPT tersebut,” ujarnya.

Tapi, sebelumnya Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan optimis pemilu 2014 akan lebih baik dibanding pemilu 2009. Selain rekapitulasi suara berdasarkan elektronik (NIK) atau E-Counting, juga akan ada satu orang pengawas di setiap TPS dari Bawaslu yang akan mengamankan berita acara jenis C1. “Mereka ini terdiri dari mahasiswa yang nilai IPK-nya 3,0. Meski tak sempurna, saya optimis pemilu 2014 akan lebih baik,” tegasnya. [Mnf]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist