Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Sabtu, 10 Desember 2016 00:21
PEMILU 2014

PAN Nilai Bawaslu Inkonsisten Terkait Caleg TMS

Print
Ilustrasi (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Kuasa hukum Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Dapil 1 Sumatera Barat Partai Amanat Nasional (PAN) Selviana Sofyan Husen, Didi Suprianto menilai, ucapan komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dianggap kurang konsisten dalam memberikan keterangan.

Hal itu disampaikan Didi yang juga kuasa hukum PAN saat memberi keterangan di sidang kode etik atas dugaan pelanggaraan yang dilakukan anggota Bawaslu dalam menjalankan proses sidang sengketa pemilu.

"Saya lebih menghargai ucapan anggota KPU daripada anggota ucapan Bawaslu ini (Nelson Simanjuntak)," kata Didi di ruang sidang DKPP, Jakarta, Kamis (1/8/2013).

Sebelumnya, pihak pengadu (Selviana Sofyan Husen dan kuasa hukum) mempertanyakan sikap Bawaslu dalam sidang sengketa pemilu yang tidak meloloskan Selviana di daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 1. Padahal, secara administrasi pihak pengadu sudah menyertakan surat keterangan dari duta besar (Dubes) Indonesia sebagai pengganti Ijazah yang hilang.

Sementara itu, Selviana yang ditemui seusai sidang mengatakan, pihaknya akan terus berjuang demi mendapatkan hak kontitusinya untuk tetap diikutsertakan sebagai peserta pemilu legislatif mendatang. Namun, jika DKPP memutuskan hal lain, dan dirinya dinyatakan tidak lolos, maka dirinya sudah siap dengan keputusan tersebut.

"Saya tetap berusaha dan berjuang. Tapi, kalo keputusannya lain, ya saya serahkan sama DKPP seperti apa nantinya," ujar Selviana.

Seperti diketahui, dalam sidang sengketa Pemilu, Selviana dinilai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Bawaslu setelah adminstrasi persyaratan hanya menyertakan surat keterangan kelulusan sekolah setingkat SMA sebagai pengganti Ijazahnya yang hilang saat sekolah di Swiss.

Saat kalah dalam persidangan sengketa pemilu di Bawaslu, maka pihak Selviana dan kuasa hukumnya mengajukan kasusnya di DKPP untuk dilakukan sidang kode etik atas dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu yakni anggota Bawaslu.

Sidang putusan sendiri dijelaskan Juru Bicara DKPP, Nur Hidayat Sardini, baru akan dilakukan setelah majelis hakim DKPP melakukan rapat dan kesimpulan di internal DKPP untuk menilai hasil materi selama persidangan.

"Belum ditentukkan jawdalnya. Masih menunggu hasil rapat di internal DKPP untuk menentukan putusan," demikian Nur Hidayat. [Simon]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist