Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Sabtu, 10 Desember 2016 02:16
PEMILU 2014

DKPP Bingung Putuskan Sengketa PAN Vs Bawaslu

Print
Gedung Bawaslu (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Sidang lanjutan kode etik pelanggaran anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap Bakal Calon anggota Legislatif (Bacaleg) partai Amanat Nasional (PAN) kembali digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (1/8/2013).

Dalam sidang kali ini pengadu (Caleg PAN Seviana Sofyan Hosen) maupun teradu (Bawaslu) bersikukuh dengan pendiriannya. Perdebatan terkait Keputusan Bawaslu No 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang diralat dengan surat No 479/Bawaslu/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.

Selviana yang ditemui seusai sidang mengatakan, dirinya akan terus berjuang demi mendapatkan hak kontitusinya untuk tetap diikutsertakan sebagai peserta pemilu legislatif mendatang. Namun, jika DKPP memutuskan hal lain, dan dirinya dinyatakan tidak lolos, maka dirinya sudah siap dengan keputusan tersebut.

"Saya tetap berusaha dan berjuang. Tapi, kalo keputusannya lain, ya saya serahkan sama DKPP seperti apa nantinya," ujar Selviana.

Sementara Kuasa hukum Selviana, Didi Suprianto, menilai ucapan komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak konsisten dalam persidangan.

"Saya lebih menghargai ucapan anggota KPU daripada anggota Bawaslu ini (Nelson Simanjuntak)," ujar Didi, diruang sidang DKPP, Jakarta, Kamis (1/8/2013).

Sebelumnya, pihak pengadu (Selviana Sofyan Husen dan kuasa hukum) mempertanyakan sikap Bawaslu dalam sidang sengketa pemilu yang tidak meloloskan Selviana didaerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 1. Padahal, secara administrasi pihak pengadu sudah menyertakan surat keterangan dari duta besar (Dubes) Indonesia sebagai pengganti Ijazah yang hilang.

Karena Sylviana dinyatakan  tidak memenuhi syarat (TMS), keterwakilan perempuan PAN di Dapil Sumbar I sebanyak 30 persen tidak terpenuhi. Yang mengakibatkan syarat mengikuti pemilu di Dapil juga tidak terpenuhi.

Namun, Bawaslu dengan mempertimbangkan aspek konstitusi warga negara untuk memilih dan dipilih. Serta fakta saat menyerahkan DCS, PAN sebenarnya telah memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan. Meski setelah diverifikasi ditemukan kekurangan.

Catatan berikutnya dari Bawaslu, PAN tidak diperkenankan menambah atau mengganti calon yang sudah ada dalam DCS sebelumnya. Tetapi susunan DCS perbaikan harus tetap memenuhi keterwakilan perempuan dan penempatan nomor urut sesuai asas zipper system. [Simon]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist