Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Minggu, 25 Juni 2017 21:01
PEMILU 2014

Pengamat: KPU Ragu Periksa Dana Caleg

Print
Ilustrasi (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) lamban dan ragu-ragu dalam menerbitkan aturan terkait penggunaan dana kampanye, baik untuk partai politik (parpol) maupun calon legislator (caleg).

Pengamat ICW Abdullah Dahlan mengatakan, penggunaan dana kampanye merupakan salah satu persoalan yang krusial, maka atas dasar itu penggunaan dana kampanye harus dilakukan secara transparan, dan akuntabilitas kepada publik, karena informasi tersebut menjadi salah satu hak rakyat.   

"Kami harap KPU tidak usah ragu-ragu untuk memaksakan aturan transparansi dana, bagi partai politik maupun caleg," terangnya dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Kamis (18/7/2013) kemarin.

Menurut dia, proses transaksional didalam partai politik pada dasarnya telah terjadi. Hal itu sudah bisa dibuktikan pada saat momentum penentuan nomor urut dalam proses pemilihan legislatif (pileg) yang merupakan pintu masuk dari dimulainya politik transaksional.  

Dahlan mengimbau kepada caleg untuk berani jujur mempublikasikan  penggunaan dana kampanye. Karena itu, kemauan caleg untuk berkata jujur akan mendapat tanggapan positif dari publik.

"Kamu  harapkan ada laporan dari parpol terhadap seluruh dana penerimaan dan pengeluaran dari seluruh calegnya," tandas Dahlan.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pengamat sudah mendesak calon legislatif yang terang-terangan menyebut nominal dana kampanye harus melaporkannya ke Komisi Pemilihan Umum.

Salah satunya, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan, para caleg yang mengungkapkan dana kampanyenya seharusnya malu, jika tidak melaporkan ke KPU. Pasalnya, mereka harus terbuka apakah dana kampanye yang mereka gunakan halal atau haram.

Dan informasi dana kampanye juga diatur dalam pasal 135 ayat (5), yang menyebutkan  KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota untuk mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu kepada publik paling lambat 10 hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan. [Simon]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist