Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Sabtu, 10 Desember 2016 00:25
DP4 BERMASALAH

Mendagri Klaim Data DP4 Sudah Akurat

Print
Gamawan Fauzi

Jakarta, Seruu.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) yang sempat dipersoalkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kini sudah beres. "Sudah diralat sama Bawaslu. Itu salah penafsiran, dan pagi tadi sudah selesai," kata Gamawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2013).

Gamawan berani menjamin bahwa data yang diberikan Kemendagri kepada KPU, adalah data yang akurat. Kini, KPU yang harus mencocokkannya ke lapangan lewat Pantarling (panitia pendaftar keliling). "DP4 sebagai hulunya, jadi jangan sampai DPS ataupun nantinya DPT sebagai ilirnya, juga ikut bermasalah," ujarnya.

Gamawan kembali menegaskan, bahwa data yang diberikan kementeriannya akurat. "Data kami akurat," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan kesalahan administrasi terhadap 4.1 juta atau 2.23 persen dari DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) 32 provinsi milik Kementerian Dalam Negeri sebagai basis untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Ketua Bawaslu, Muhammad menjelaskan, angka sebanyak itu hasil temuan pihaknya dalam mengawasi, menganalisis, dan mencermati pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

"Hasil analisis terhadap DP4, diketahui adanya kesalahan administrasi," ujar Muhammad dalam rapat dengar pendapat (RDP), ikut serta Komisi Pemilihan Umum, dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2013).

DP4 dari Kementerian Dalam Negeri yang diterima KPU berjumlah 187.487.745 pemilih. Jumlah data ini belum termasuk data dari Propinsi Papua. Data ini kemudian disinkronkan dengan data terakhir pemilukada untuk kemudian dijadikan DPS.

Muhammad menjelaskan, kesalahan pertama menyangkut ketakcocokan antara nomor induk kependudukan (NIK) dengan kolom tanggal lahir, umur dan jenis kelamin penduduk dalam DP4. Kedua, ada pengulangan tanggal dan bulan lahir, sama dalam satu tempat pemungutan suara (TPS).

Dari 32 provinsi, lima provinsi yang DP4-nya mengalami kesalahan administrasi paling banyak adalah Banten 5,5 persen (425.946 orang), Sulawesi Utara 4,8 persen (93.922 orang), Sumatera Selatan 4,3 persen (263.070 orang), Jawa Barat 4,1 persen (1.295.366 orang), dan Bangka Belitung 4 persen (39.697 orang). [ms]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist