Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Sabtu, 10 Desember 2016 02:20
PEMILU 2014

Soal DPS, Ini Sikap LIMA

Print
Foto : Ilustrasi

Jakarta, Seruu.com - Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2014 yang akan datang berkisar 177.257.048 jiwa. Jumlah ini belum termasuk DPS dari daerah Provinsi Papua, Sumatera Selatan dan Maluku Utara. Jika ditambah dengan jumlah calon pemilih luar negeri yang berkisar 2.160.253 jiwa maka total DPS mencapai 179.417.301 jiwa.

Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai sumber pemilih Pemilu 2014 , pernah menyebut perkiraan total pemilih Indonesia akan mencapai 185 juta jiwa pemilih. Hal ini didasarkan pada jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Kemendagri ke KPU yang mencapai 190.463.184 jiwa.  

Bila proses verifikasi dan penyisiran DP4 berjalan dengan sukses dan baik, maka asumsi total pemilih tersebut kemungkinan akan tercapai. Tentu saja hal ini dengan menambah total pemilih dari  tiga daerah yang belum terdata sebelumnya. Menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti persoalan jadi menarik karena seperti dinyatakan oleh Bawaslu ditemukan kesalahan admnistrasi sekitar 4,1 juta DP4.

Di samping itu, KPU juga tengah mewacanakan adanya kemungkinan pendaftaran pemilih baru yang disebut dengan daftar pemilih khusus. Menurutnya, inilah yang menimbulkan beberapa persoalan kita. Setidaknya terdapat pada, jika benar temuan Bawaslu tersebut apakah data DPS yang diumukan oleh KPU sekitar 177.257.048 jiwa tersebut merupakan data yang sudah mengakomidir temuan Bawaslu tersebut.

"Jika sudah maka semestinya DPS kita hanya berkisar 173.157.048 jiwa. Tentu saja KPU dan Mendagri yang wajib menjawab hal ini. Jika belum, tentu saja DPS kita tersebut telah dimulai dengan data yang tidak valid," kata Ray, Senin (16/7/2013). Sulit membayangkan bahwa DPT merupakan data yang sah jika tak ada upaya serius untuk membenahi kembali DPS yang ada.

Oleh karena itu, kata dia, sudah semestinya pihak KPU dan Kemendagri segera melakukan klarifikasi atas temuan tersebut. Jelas jumlah empat juta jiwa tersebut bukanlah angka yang sedikit. Ia tegaskan, penjelasan Kemendagri khususnya sangat dibutuhkan karena temuan ini sekaligus memberi isarat adanya pelaksanaan pekerjaan yang tidak optimal.

Karena bagaimanapun, sesuai dengan UU, KPU hanya sekedar lembaga yang memakai data kependudukan yang diserahkan oleh Kemendagri untuk dijadikan sebagai calon pemilih. Sumber data pemilih satu-satunya hanyalah Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) yang pengerjaannya dilakukan oleh Depdagri. "Makanya jika Bawaslu menemukan adanya kesalahan data administrasi DP4, jelas itu bersumber dari data DAK2 yang merupakan dasar DP4," ujar Ray.

Ray menegaskan, kenyataan ini diperkuat oleh rencana KPU yang akan membuka pendaftaran khusus bagi pemilih yang belum terdaftar di DPS. Menurutnya rencana ini jelas sangat membingungkan. Setidaknya menambah asumsi bahwa DAK2 yang telah diserahkan Depdagri ke KPU belum sepenuhnya mendata jumlah penduduk kita. Saat itu, jumlah penduduk kita mencapai 251.857.940 jiwa. 185 juta jiwa diantaranya diperkirakan menjadi calon pemilih pemilu 2014 yang akan datang.

"Data ini diakui mendagri sebagai data valid. Bahkan sebagian daripadanya telah direkam menjadi pemilik elektronik KTP (e-KTP). Maka dengan temuan Bawaslu dan rencana KPU yang akan membuka pendaftaran khusus pemilih itu memberi isarat adanya masalah dalam data kependukan kita," jelas Ray

Lebih lanjut kata Ray, oleh karena itu sebaiknya tiga lembaga ini segera bertemu. Ketiga lembaga itu harus menyelesaikan masalah besar ini sesegera mungkin. Sehingga dengan begitu dapat dipastikan jumlah pemilih yang sesungguhnya serta rencana membuka pendaftaran khusus bagi pemilih yang tidak terdaftar segera dibatalkan.

"Bagaimanapun, sumber data pemilih kita hanyalah DAK2 yang dimutakhirkan menjadi DP4. Sesudah melalui proses ini semestinya tidak dikenal lagi upaya mendaftarkan yang tidak terdaftar. Pendaftaran penduduk dengan sendirinya menjadi terdaftar sebagai pemilih telah selesai dalam DAK2," imbuhnya.

"Lebih khusus seperti dinyakan oleh Kemendagri, sebagian besar data pemilih itu telah terekam dalam program e-KTP.  Sebagaimana dinyakan oleh Depdagri hingga 23 September 2012, hasil pelayanan perekaman e-KTP secara massal telah mencapai 147.411.969. Dan tentu saja jumlah ini terus bertambah seiring dengan terus menerusnya program ini dilaksanakan sampai bulan Oktober 2013," sambungnya.

Lebih lanjut LIMA berharap persoalan ini segera dijelaskan baik oleh Kemendagri maupun KPU. Sebagaimana diketahui, berbagai persoalan di atas memberi isarat adanya kerja yang tidak maksimal. Khususnya dalam pendataan penduduk dan perekaman e-KTP. Dua ini merupakan basis ditetapkannya DPS tentu setelah melalui tahapan DP4. Waktu yang tersedia bagi Depdagri dan KPU hanya tinggalsatu setengah bulan lagi.

"Sebab, sebagaimana diketahui, tanggal 24 Juli sosialisasi DPS akan berakhir kemudian penetapan DPT dilakukan pada September 2013. Kita harus bertekat, karut marut daftar pemilih yang selalu berulang setiap pemilu dan pilkada, harus dihentikan mulai dari pemilu 2014," tandas Ray. [Wishnu]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist