Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Sabtu, 10 Desember 2016 02:19
PEMILU 2014

Rentan Pemihakan, DKPP Minta KPK Awasi Penyelenggara Pemilu

Print
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Asshidiqie

Jakarta, Seruu.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Asshidiqie akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun sistem integritas penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Tujuannya untuk memantau anggaran pemilu pada Pemilu 2014.


Saat ditemui di kantor KPK, Jakarta, Jumat (7/6/2013) kemarin, Jimly Asshidiqie meminta KPK mengawasi lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).


"KPK harus mengembangkan upaya pencegahan yang lebih luas, karena pendekatan hukum ini kan tidak cukup. Harus ada juga upaya yang lebih luas dengan memperkenalkan sistem etika nasional apalagi kita punya Pancasila, TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang menurut saya ini penting untuk kita kembangkan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.


Selain itu, dibahas pula soal yang lebih luas menyangkut agenda sistem integritas nasional yang selama ini sudah dibangun dan berkaitan dengan tugas di DKPP. "Jadi, integritas kepemiluan mau saya lihat dalam konteks lebih luas," ujar Jimly. Untuk itu, DKPP dengan KPK sepakat bersinergi untuk menciptakan penyelenggara pemilu yang berintegritas, salah satunya terkait dimasukkannya etika penyelenggara pemilu ke dalam Sistem Integritas Nasional (SIN) yang dibangun KPK selama ini.


"Kami ingin etika penyelenggara pemilu masuk dalam SIN yang oleh pemerintah diberikan kepada KPK untuk membangun SIN. Ini kami diskusikan bagaimana KPK membuat SIN memperhitungkan intergritas pemilu dan penyelenggaranya," kata dia.


Menurut Jimly, pimpinan KPK siap mendukung dan mengawal pemilu yang berkualitas supaya melahirkan pejabat publik berintegritas. "Kita mau diskusikan lebih lanjut bagaimana KPK membangun sistem itu. KPK sendiri menyampaikan dukungannya kepada DKPP dan berharap komunikasi kerja sama DKPP dengan KPK terus berjalan untuk mengawal pemilu," ujarnya.


Menurut Jimly, salah satu poin penting yang dibicarakan adalah soal anggaran pemilu. Salah satu aturan, lanjut Jimly, dalam kode etik yang harus dipatuhi oleh penyelenggara negara, yakni KPU maupun Bawaslu tidak boleh menggunakan anggaran di luar APBN dan APBD.  "KPU dan Bawaslu tak boleh menjalankan kerja dengan menggunanakan anggaran di luar anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) dan APBD," kata Jimly.


Untuk itu, KPK dan DKPP berjanji akan mengawasi penggunaan dana tersebut. Selama ini, lanjut Jimly, sudah ada 70 anggota KPU dan bawaslu yang diberhentikan karena melanggar kode etik. Padahal, persoalan etika harus dijaga untuk mengawal perjalanan demokrasi yang berintegritas.  "Paling banyak pemihakan, tidak netral, ini kami ingatkan penyelenggara pemilu, roh KPU itu independensi dan harus netral serta tidak boleh berpihak," ujarnya. [ms]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist