Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Sabtu, 10 Desember 2016 02:13
PDIP

PDIP Siap Akhiri Status Sebagai Partai Oposisi

Print
Politisi PDIP Maruarar Sirait (Foto: Saifullah Halim/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Maruarar Sirait mengatakan, PDIP siap mengakhiri statusnya sebagai partai oposisi dengan cara memenangkan pemilihan umum 2014 mendatang

“RUU PPRT ini penting sebagai bagian dari konsisten Indonesia dalam memperjuangkan perlindungan PRT di dalam negeri dan luar negeri,” tegas juru bicara Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran, Lita Anggraeni dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jumat (7/6/2013).

Menurutnya, RUU PPRT ini menjadi bagian dari agenda Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Presiden SBY dalam Sidang Perburuhan Internasional ke -100 pada 14 Juni 2011 yang menyampaikan bahwa RI akan segera membuat RUU PPRT dan mengacu pada Konvensi ILO 189 Kerja Layak PRT.

"Kami tegaskan bahwa UU PPRT ini disusun juga dengan mengakomodir culture dan praktek-praktek terbaik yang sudah ada yang melindungi PRT," jelas Lita

Dalam Rilis yang sama Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran menyesalkan atas sikap dan pendapat dari Anggota DPR Jamal Aziz dan Nurul Arifin dalam rapat  Rabu,5 Juni 2013, dimana Baleg DPR RI bersama Komisi IX DPR mengadakan Rapat Harmonisasi RUU PPRT.

Kedua Anggota DPR ini tidak setuju dengan RUU PPRT dan menggangap bahwa RUU PPRT ini akan merusak tatanan bangsa.

“Kedua anggota DPR ini lebih membahas praktek di rumah masing-masing daripada melihat fakta situasi PRT yang mengalami pelanggaran hak-hak dan kekerasan,"tandasnya.

Bahkan, sambung Lita,  Jamal Aziz yang secara terus terang mengatakan dirinya sebagai Pemilik PJTKI, menentang pembatasan usia minimum PRTdan menentang pendidikan pelatihan PRT karena PRT cukup dilatih oleh Majikan.

Sikap kedua anggota DPR  ini menurut Lita, merupakan aksi menutup mata terhadap 653 kasus kekerasan terhadap PRT  dimana 30 persen diantaranya adalah Pekerja Rumah Tangga Anak dan 80 persen kasus adalah multi kekerasan termasuk upah yang tidak dibayar .

"Sebagai wakil rakyat  seharusnya mereka mengedepankan kepentingan rakyat dan kaum pekerja yang termarginalkan yaitu salah satunya PRT. RUU PPRT untuk menghapus praktek budaya feodal dan perbudakan  dengan berbagai bungkus istilah dan dalam hubungan kerja tanpa batasan dan ditentukan oleh majikan, " demikian Lita.
[Simon]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist