Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Sabtu, 10 Desember 2016 00:21
PEMILU 2014

Ray Rangkuti: Dana Kampanye Parpol Harus Dibuat Secara Tegas

Print
Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti (Dok. Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Salah satu elemen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan jujur, adil dan bersih adalah memastikan bahwa dana partai politik dan dana kampanye partai politik berasal dari dana halal. Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menegaskan dana halal dalam hal ini adalah dana yang berasal dari sumber-sumber yang sah dan tidak bertentangan dengan UU.

Ray menjelaskan, untuk memastikan bahwa dana kampanye partai politik berasal dari sumber-sumber yang halal, maka pengaturan dana kampanye partai politik harus dibuat secara tegas, ketat, dan memastikan bahwa seluruh prosesnya dapat dilakukan secara transparan serta bersifat partisipatif.

"Dalam hal ini, KPU dapat membuat norma-norma tekhnis yang menjamin bahwa prinsip-prinsip pengelolaan dana kampanye ini  dapat dilakukan dengan lebih baik, lebih memastikan bahwa tak ada dana haram masuk ke dana kampanye partai politik," kata Ray Rangkuti, Minggu (2/6/2013).

Maka dari itu, LIMA, kata Ray, memberi beberapan poin masukan, sebagai berikut:  
1. Hendaknya KPU memastikan bahwa yang paling penting dalam hal dana kampanye ini bukan soal berapa dana yang dikeluarkan oleh partai politik, model kampanye yang mereka lakukan dan atau yang berkenaan dengan tekhnis pelaksanaan kampanye dan hubungannya dengan dana kampanye.  Yang utama dan menjadi perhatian kita bersama adalah dari mana partai politik mendapatkan dana kampanye. Inilah hal yang urgent. Selain bahwa UU telah menetapkan sumber-sumber yang diperkenan partai politik menerima dana kampanye, juga karena masalah terpenting dari dana ini adalah siapa dan bagaimana dana itu ada.

2. Inilah yang selama menjadi sumber karut marut dalam pengawasan dana kampanye. Orientasi pengaturan dan pengawasan pada pembelajaan dana kampanye harus dirubah menjadi orientasi dari mana dan bagaimana dana kampanye sampai ke buku rekening dana kampanye partai politik. Akibat orientasi melihat ke mana belanja dana kampanye dan melupakan dari mana sumber dana kampanye membuat praktek-praktek menyimpang oknum-oknum partai politik merajalela. Berbagai kasus korupsi atau suap oleh oknum-oknum partai saat ini dirasakan erat kaitannya dengan soal pencarian dana kampanye partai politik. Partai politik seolah berlomba mencari dengan berbagai cara untuk menumpuk dana kampanye karena memang pengawasan atas sumber dana ini terasa longgar.

3. Pengawasan atas dari mana sumber dana kampanye partai politik ini tidak cukup semata menjadi kerja institusi di luar penyelenggara pemilu. Kerja-kerja insidental seperti yang dilakukan oleh KPK misalnya selamanya tidak dapat diandalkan. Kerja-kerja insidental tersebut hanya memberi efek jangka pendek dan terisolir. Untuk itulah keterlibatan KPU dan Bawaslu (sebelum dibubarkan) menjadi sangat urgen. Dimulai dengan membuat aturan yang memastikan bahwa semua dana yang masuk ke rekening dana kampanye partai politik bersumber dari dana halal, juga memastikan bahwa tak ada ampun bagi partai politik yang terbukti dana kampanyenya berasal dari sumber haram. Diskualifikasi dari tahapan pelaksanaan pemilu adalah keniscayaan.  KPU dan Bawaslu adalah lembaga yang paling bertanggungjawab untuk memastkan bahwa dana kampanye partai politik bersumber dari dana halal. KPU dan Bawaslu janganseolah sangat sibuk urusan tekhnis pelaksanaan tahapan pemilu untuk melupakan hal yang sangat urgen ini.

4. Untuk memastikan bahwa dana kampanye partai politik tertib dan bersumber dari dana halal, LIMA Indonesia mengusulkanseluruh pengualaran dana kampanye harus dicatat sebagai dana kampanye partai politik. Artinya, pembiayaan dana kampanye yang dikeluarkan individu-individu caleg harus dipastikan sebagai dana yang tercatat dalam rekening dana kampanye partai politik. Praktek yang jamak terjadi selama ini, di mana dana kampanye caleg dianggapsebagai dana terpisah dari dana kampanye partai politik harus dihentikan. Selain karena memang faktanya dana kampanye partai politik itu sedikit dan lebih banyak dikeluarkan oleh para caleg juga agar ada kontrol atas dana individu-individu caleg. Kita tidak lagi dapat membiarkan caleg-caleg yang mengumbar besaran dana yang dikeluarkannya, seperti misalnya menyatakan mengeluarkan sampai  6 miliar, tanpa tercatat sebagai bagian dari pembelanjaan kampanye partai politik. Tanpa mengatur itu maka selamanya kita tak dapat memastikan berapa dan dari mana sebenarnya dana yang didaptakan atau dikeluarkan partai politik untuk kampanye. Upaya audit juga akan tidak optimal.

5. Pandangan ini sesuai dengan pasal 129 ayat (1) UU No 8/2012 yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota didanai dan menjadi tanggung jawab  partai politik masing-masing. Jelas bunyi pasal ini menyatakan bahwa sistem pemilu kita tidak mengenal pembiayaan kampanye yang bersifat individual.  Dana kampanye yang bersifat individual hanya dikenal dalam kampanye calon anggota DPD (pasal 132 ayat (1). Dana kampanye seluruh caleg harus dikelola oleh partai politik. Oleh karena itu, seluruh pengeluaran caleg untuk kepentingan kampanye harus dilaporkan ke buku rekening dana kampanye partai politik selain untuk dicatatkan juga untuk memastikan bahwa tidak ada sumbangan individu yang melebihi  Rp 1 miliar (pasal 131 ayat (1).  Caleg yang mendanai sendiri kegiatan kampanyenya tanpa melaporkan pengeluaran tersebut ke buku rekening kampanye partai politik dapat dinyatakan sebagai kampanye ilegal. Dan partai politik juga dapat dimintai keterangan soal penggunaan dana kampanye caleg yang tidak dilaporkan (pasal 280). [Wishnu]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist