Index Berita   Suara Pembaca   Foto   Video   Mobile   Iklan Baris Hari ini: Sabtu, 10 Desember 2016 02:12
PEMILU 2014

Satu Anggota DKPP Minta 3 Komisioner KPU Diberhentikan

Print
Ilustrasi (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Ketua dan dua Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terkait tidak melaksanakannya Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) No. 012/SP-2/Set.Bawaslu/2013 tanggal 5 Februari 2013, yang merupakan suatu keputusan dikabulkannya permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam tahapan penetapan partai politik peserta Pemilu 2014.
 

Dalam sidang yang digelar di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (17/5/2013). Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan hal itu berdasarkan putusan nomor 33-34/DKPP-PKE-II/2013. DKPP, kata Jimly, menyimpulkan bahwa semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti benar adanya dan pengaduan para pengadu dapat dipahami dan dibenarkan dari sudut pandang etika penyelenggaraan Pemilu yang baik.

"DKPP memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu (Bawaslu) 1 sampai 7 pengadu untuk sebagian. Dan kedua, memberi peringatan kepada teradu (KPU) 1 sampai 7 anggota KPU untuk mengubah sikap dalam memahami UU dan peraturan bawaslu yang dimaksud serta menjaga sikap saling menghormati kepada sesama. Lembaga penyelenggara pemilu," kata Jimly saat membacakan sidang putusan, di ruang sidang DKPP, Jumat (17/5/2013).

Jimly mengungkapkan, ada satu orang anggota DKPP yang berpendapat berbeda dengan menyatakan bahwa tiga teradu terbukti melanggar kode etik dan harus dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Namun sisanya, diberikan peringatan untuk mengubah sikap dalam memahami undang-undang dan peraturan Bawaslu.

"Satu orang anggota berpendapat berpendapat berbeda dengan menyatakan bahwa teradu terbukti melanggar kode etik dan harus dijatuhi sanksi pemberhentian tetap terhadap teradu I, III dan VI yakni Ketua KPU Husni Kamil Manik, anggota KPU Ida Budhiati dan anggota KPU Hadar Nafis Gumay," tegas Jimly.

Ia menjelaskan, berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan dan keterangan tertulis, dan setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, serta memeriksa pihak-pihak terkait, dokumen, dan bukti yang disampaikan, DKPP menyimpulkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti benar adanya dan dapat dipahami dan dibenarkan oleh pengadu dari sudut pandang etika penyelenggara pemilu.

Namun demikian, lanjutnya, semua fakta yang terungkap tersebut dipandang dengan persepsi yang berbeda oleh pihak teradu (KPU) yang juga didukung oleh keterangan para ahli yang diajukan dalam persidangan. [Wishnu]

Galeri Video

Galeri Foto

BURSA IKLAN BARIS

Table 'seruuco_2011.bursa_posts' doesn't exist